PPKN · Bab 2 Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

PrayogaBestari

22/08/2021 13:23:27

SD 5 KTSP

Daftar Isi

Bab 1 Pentingnya Keutuhan Negara Bab 2 Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah Bab 3 Belajar Berorganisasi Bab 4 Musyawarah Mufakat

Halaman

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

Peraturan Pusat

dan Peraturan Daerah

Kamu mampu memahami Peraturan tingkat pusat dan daerah,

serta menaatinya dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat yang Kamu Peroleh

A. Peraturan

B. Peraturan

Pusat

. Peraturan

Daerah

D. Proses

Pembuatan

Peraturan

E. Pelaksanaan

Peraturan

Peraturan pusat, peraturan

daerah, pemerintahan, hukum, dan adil.

Kata Penting

Setiap pelanggaran terhadap peraturan pasti mendapat

sanksi. Lihatlah di sekolahmu. Tentunya ada peraturan

yang wajib ditaati. Jika siswa melanggar, akan mendapat

sanksi. Sebenarnya, apakah peraturan itu? Untuk siapakah

peraturan itu? Apa gunanya peraturan itu dibuat?

Pada bab ini, kamu memiliki kesempatan untuk

mempelajari tentang peraturan yang ada di tingkat pusat

dan daerah. Sebelum kamu mempelajari materi bab

ini secara lebih mendalam, mari kita lihat peta konsep

berikut.

Bab

Sumber

www.tempo.com

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Peta Konsep

Fungsi

Tujuan

Sifat

Bentuk

Peraturan

Mengatur pergaulan hidup dan kehidupan

masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Menciptakan ketertiban, keamanan,

kenyamanan, dan kedamaian di dalam

masyarakat.

Memaksa dan mengatur semua tata tertib

di masyarakat.

Peraturan pusat

Peraturan daerah

meliputi

terdiri atas

untuk

yaitu

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Peraturan

Ketika berangkat ke sekolah kamu harus bergegas agar

tidak terlambat. Jika terlambat, kamu akan mendapatkan

sanksi dari bapak atau ibu guru. Kamu wajib menaati tata

tertib yang ditetapkan oleh sekolah. Tata tertib sekolah

merupakan bagian dari peraturan.

Peraturan

Gambar 2.1

Datang tepat

waktu ke sekolah

merupakan salah

satu cara menaati

peraturan sekolah.

Agar kita semua memahami peraturan, sebaiknya kita

mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Peraturan

merupakan ketentuan yang berlaku umum dan tugasnya

mengatur hal-hal yang umum pula. Peraturan dapat

diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dan tidak boleh

dilakukan oleh seseorang. Di mana pun kita berada, pasti

di tempat tersebut ada peraturan yang harus kita patuhi.

Di dalam keluarga pun ada peraturan yang harus

dipatuhi. Setiap keluarga mungkin memiliki peraturan yang

berbeda. Misalnya, dalam satu keluarga ada peraturan tidak

boleh menonton televisi lewat pukul sembilan malam. Di

keluarga lainnya, ada aturan untuk membereskan tempat

tidur masing-masing setiap pagi. Selain itu, masih banyak

lagi peraturan yang lain.

Aturan dibuat untuk

ditaati, agar tercipta

hidup rukun dan damai.

Oleh karena itu, kita

semua wajib untuk

menaati peraturan yang

berlaku.

Pesan

Budi

Pekerti

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Aturan-aturan yang berlaku di keluarga jika di-

gabungkan akan menjadi sebuah aturan masyarakat.

Misalnya, aturan dalam kebersihan lingkungan dapat

berawal dari kebiasaan warga masyarakat dalam menjaga

kebersihan lingkungannya masing-masing. Contohnya,

setiap warga harus membuang sampah pada tempatnya.

Contoh lainnya, dalam lingkungan tertentu sering ada

imbauan yang berbunyi "matikan kendaraan Anda

sepanjang jalan ini."

Di sekolah, ada peraturan yang harus dipatuhi oleh

setiap siswa. Setiap siswa harus memakai seragam dengan

rapi dan bersih, tidak boleh membawa senjata tajam

ke sekolah, harus berada di kelas selama jam pelajaran,

tidak boleh makan di dalam kelas, dan masih banyak lagi

peraturan yang harus kita patuhi agar tercipta keadaan

tertib, aman, dan tenteram.

Dalam Bahasa Yunani

terdapat ungkapan "

Ubi

Societas Ibi lus.

" Artinya,

di mana ada masyarakat,

di situ pasti ada hukum

(aturan).

Wawasan

Gambar 2.2

Membuang sampah

pada tempatnya

adalah salah satu

tata tertib di

sekolah. Tata tertib

harus dipatuhi

oleh siswa.

Kerjakan pada buku tugasmu.

Buatlah kelompok belajar terdiri atas dua siswa laki-laki dan dua siswa perempuan.

Setiap kelompok bertugas mencari dan menyebutkan tata tertib apa saja yang berlaku

di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Kemudian, kumpulkan hasilnya kepada

gurumu.

Latihan Bersama

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

2. Pentingnya Peraturan

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama

dan berkelompok. Manusia merupakan makhluk sosial

yang membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun

yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Oleh karena itu, agar

hubungan antarmanusia berjalan dengan baik dibutuhkan

peraturan.

Sumber

www.wordpress.com

Gambar 2.3

Setiap individu wajib

menaati peraturan yang

berlaku di masyarakat,

contohnya peraturan

mengantre.

Lingkungan Sekolah

Tata Tertib

Lingkungan Masyarakat

Tata Tertib

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Keinginan untuk hidup bersama memang telah menjadi

pembawaan manusia. Semua itu merupakan keharusan

yang menjadi tuntutan hidup manusia. Sekelompok orang

yang terikat oleh kebudayaan yang sama disebut sebagai

masyarakat.

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak

sendiri-sendiri. Akan tetapi, kepentingan-kepentingan itu

terkadang berlainan. Bahkan, ada juga yang bertentangan

sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu

keserasian hidup bersama. Manusia dipengaruhi oleh

peraturan-peraturan bersama yang mengendalikan

tuntutan hidup dan mengatur hubungan antarmanusia.

Peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur untuk

menjamin tata tertib di masyarakat disebut sebagai

peraturan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjadi

hukum dasar dalam peraturan lain di Indonesia. Setiap

undang-undang dan peraturan yang dibuat tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia

harus menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan

hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintahan tidak

boleh dijalankan sekehendak hati para pemimpinnya.

Menurut seorang

ilmuwan Yunani,

manusia adalah

zoon

politicon

. Artinya,

manusia adalah makhluk

yang tidak bisa hidup

sendiri melainkan

membutuhkan bantuan

dari orang lain.

Wawasan

Sumber:

Tempo,

31 Oktober 2004

Gambar 2.4

Pemerintah adalah

pihak yang berwenang

membuat peraturan.

Namun, mereka juga

mempunyai kewajiban

untuk menaati semua

peraturan yang berlaku.

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

3. Tata Urutan Peraturan yang Berlaku

di Indonesia

Setelah kamu mempelajari asal mula lahirnya peraturan,

selanjutnya akan dipaparkan mengenai urutan peraturan

yang berlaku di Indonesia. Pemaparan ini berurut mulai

dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih

rendah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi yang

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setiap

undang-undang dan peraturan yang dibuat tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang/Perpu

Pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 diatur oleh undang-undang.

Sebuah rancangan undang-undang dapat diajukan oleh

presiden atau DPR, tetapi harus disetujui oleh kedua

belah pihak. Dalam keadaan darurat atau perang, presiden

berhak menetapkan peraturan sebagai pengganti undang-

undang. Peraturan ini disebut Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang (Perpu).

c. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk

menjalankan undang-undang. Dalam menjalankan

suatu undang-undang yang telah ditetapkan

sebelumnya, presiden kemudian membuat peraturan-

peraturan yang biasa disebut dengan peraturan

pemerintah (PP).

d. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan yang dibuat oleh presiden yang bertujuan

untuk mengatur masalah-masalah tertentu dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara

disebut Peraturan

Presiden (Perpres).

Figur

Sumber :

www.tempo.com

Susilo Bambang

Yudhoyono adalah

Presiden RI (2004-

2009). Presiden

mempunyai wewenang

untuk membuat

peraturan presiden.

Hukum=

Law

Hukuman =

Punishment

Pemerintah=

Government

Peraturan =

Rules

Mengenal

Bahasa

Inggris

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

e. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah terdiri atas Perda Provinsi dan Perda

Kabupaten/Kota. Peraturan daerah provinsi adalah

peraturan yang dibuat oleh provinsi dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Begitu

pula dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang

dibuat oleh bupati/walikota dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPR

D). Peraturan daerah

merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan

hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari

daerah yang bersangkutan.

Untuk mempelajari susunan peraturan yang berlaku di

negara kita, mulai dari posisi yang terendah sampai yang

tertinggi, mari kita perhatikan bagan berikut.

Sumber:

Dokumentasi Penerbit

Gambar 2.5

Gedung Sate

di Bandung

merupakan kantor

Gubernur dan

DPRD Provinsi

Jawa Barat.

Bagan 2.1

Bagan Tata

Urutan Peraturan

Perundang-

undangan

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang/

Perpu

Peraturan

Pemerintah

Peraturan

Presiden

Peraturan

Daerah

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

Peraturan Pusat

1. Pengertian Peraturan Pusat

Kamu tentu telah mengenal berbagai peraturan yang

berlaku di negara kita. Sekarang, kamu akan mempelajari

peraturan pusat. Apakah

yang dimaksud dengan peraturan

pusat?

Peraturan pusat merupakan peraturan yang berlaku

secara nasional dan dibuat oleh pemerintah atas persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap warga negara dan

pemerintah daerah wajib menjalankan dan menaati jenis

peraturan ini. Sebuah sanksi, baik itu berupa denda atau

mungkin hukuman pidana penjara akan berlaku bagi setiap

warga negara yang tidak menaati peraturan tersebut.

Sumber:

Tempo,

24 Maret 2004

Gambar 2.6

Setiap pelanggaran

yang dilakukan

seseorang akan

ditindak sesuai hukum

yang berlaku.

Segala peraturan yang ada harus bersumber pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Mengapa demikian? Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berperan

sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia.

Bentuk peraturan pusat, yaitu undang-undang, peraturan

pemerintah pengganti undang-undang (perpu), peraturan

pemerintah (pp), dan peraturan presiden.

Peraturan pusat dibuat dan berlaku untuk semua warga

negara. Peraturan pusat mengatur tentang kehidupan warga

negaranya agar tercipta kondisi masyarakat yang aman dan

tenteram. Tak terbayangkan oleh kita jika dalam suatu

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

wilayah atau masyarakat tidak terdapat peraturan, baik

pusat maupun daerah. Peraturan pusat wajib ditaati oleh

setiap warga negara.

2. Contoh Peraturan Pusat

Berikut ini akan diuraikan contoh peraturan yang dibuat

oleh pemerintah pusat. Perhatikanlah dengan cermat.

a. Peraturan yang Mengatur Hak dan Kewajiban

Warga Negara dalam Bidang Pendidikan

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan "hak" dan

"kewajiban?" Setidaknya, kamu pasti sering mendengar

kata-kata tersebut. Hak adalah sesuatu yang harus kita

terima atau kewenangan kita untuk melakukan sesuatu.

Kewajiban berarti sesuatu yang harus kita kerjakan. Sejak

lahir kita sudah mempunyai hak, tetapi hak itu harus

seimbang dengan kewajiban. Salah satu hak kita sebagai

warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan

dan pengajaran. Kewajibannya, kita harus belajar dengan

rajin untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama

bangsa.

Sumber:

www.yayasanhakanak.com

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh pendidikan bermutu. Pernyataan ini dijelaskan

dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Hal ini merupakan jaminan pemerintah sesuai

tanggung jawabnya dalam bidang pendidikan, yaitu tanggung

jawab dalam mencerdaskan ke hidupan bangsa.

Seluruh warga negara Indonesia harus menaati dan

melaksanakan undang-undang sebagai suatu peraturan pusat.

Setiap orangtua harus mewajibkan anaknya menyelesaikan

Pada 11 Juni 2003, UU

No. 20 Tahun 2003

tentang Sisdiknas telah

disahkan oleh Presiden

Megawati Soekarno

Putri. UU ini sebagai

pengganti Undang-

Undang terdahulu, yaitu

UU No. 2 Tahun 1989.

Wawasan

Gambar 2.7

Setiap warga negara

berhak memperoleh

pendidikan yang layak.

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

pendidikan dasar sesuai dengan kemampuan. Begitu

juga dengan pemerintah, mereka wajib menyediakan

berbagai perlengkapan pendukung pendidikan yang baik.

Contohnya, membangun gedung sekolah, mengangkat

guru-guru, menyediakan buku pelajaran. Dalam hal

ini, pemerintah memberikan bantuan dalam bidang

pendidikan dengan penyelenggaraan dana BOS (Bantuan

Operasional Sekolah). Inilah upaya nyata pemerintah

dalam memfasilitasi pembangunan di bidang pendidikan,

khususnya pada jenjang pendididkan dasar sembilan

tahun.

Sekarang, dunia pendidikan kita sedang mengalami

kemunduran. Penyebabnya, antara lain krisis perekonomian

yang tidak kunjung selesai.

Lihat saja di persimpangan-persimpangan jalan raya.

Begitu banyak anak usia sekolah yang mengamen atau

berjualan. Seharusnya, mer

eka tidak melakukan kegiatan

tersebut karena pemerintah sudah menjamin bahwa anak-anak

Indonesia akan memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sumber:

www.wordpress.com

Tidak sedikit warga negara yang belum mampu

membiayai pendidikan anak-anaknya. Mereka mengajak

anak-anaknya yang masih berusia sekolah untuk membantu

mencari nafkah. Ini menjadi tugas pemerintah dan

orang-orang mampu (misalnya perusahaan-perusahaan)

untuk memberi beasiswa. Melalui beasiswa, mereka dapat

kembali melanjutkan sekolahnya.

ambar 2.8

Krisis ekonomi telah

meningkatkan jumlah

anak jalanan yang

putus sekolah.

Ayo,

Berlatih

Diskusikan dengan

teman sebangkumu.

Adakah di sekitar

tempat tinggalmu

anak-anak seusia kamu

yang tidak sekolah?

Jika ada, alasan apakah

yang menyebabkan anak

tersebut tidak sekolah?

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Gambar 2.9

SIM adalah salah satu

syarat bagi setiap orang

yang ingin menggunakan

kendaraan di jalan raya.

Gambar 2.10

Kemacetan terjadi karena

para pengendara kurang

memahami aturan

lalu lintas.

b. Peraturan Lalu Lintas

Peraturan tentang tata tertib lalu lintas diatur dalam

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Peraturan tersebut

mengatur tentang Tata Tertib Berlalu Lintas di Jalan

Raya. Peraturannya berlaku di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Salah satu isinya menyatakan bahwa

setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib menaati

segala peraturan lalu lintas yang ada.

Sebagai contoh, jika kita ingin mengemudikan

kendaraan, kita harus memiliki Surat Izin Mengemudi

(SIM). SIM merupakan syarat bahwa seseorang dapat

mengemudikan kendaraannya sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku. Jika seseorang mengemudikan

kendaraan tanpa memiliki SIM, orang tersebut akan

dikenakan sanksi oleh pihak kepolisian.

Sumber

Tempo

, 30 Juli 2005

Sumber:

Dokumentasi Penerbit

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

Dalam peraturan lalu lintas tidak hanya SIM yang harus

kita miliki. Akan tetapi, semua pengendara diwajibkan

untuk memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Tujuannya, agar sebuah kendaraan yang dipakai di jalan

raya dinyatakan sah menurut hukum. Kendaraan bermotor

tidak dapat digunakan apabila tidak ada STNK-nya. Hal

itu akan dianggap sebagai kendaraan hasil curian. Oleh

karena itu, SIM dan STNK sangat penting untuk dimiliki

oleh setiap pengguna kendaraan motor.

Setiap pengguna kendaraan bermotor wajib mem-

pelajari dan memahami tata tertib lalu lintas. Dengan

pemahaman itu, mereka akan mampu mematuhi rambu-

rambu yang ada di jalan raya.

Sumber:

Media Indonesia,

23 Mei 2005

Kecelakaan dan kemacetan di jalan raya terjadi karena

pengemudi dan pengguna jalan raya tidak menaati aturan

lalu lintas. Para pengemudi atau pengguna jalan raya yang

melanggar peraturan lalu lintas tentu saja akan dikenai

sanksi atau hukuman. Sanksi yang berlaku di negara kita

biasanya berupa denda atau hukuman kurungan sesuai

dengan tingkat kesalahannya. Semua itu menjadi bagian

dari tugas polisi lalu lintas yang perlu didukung oleh setiap

pengemudi atau pengguna jalan raya dan juga oleh seluruh

masyarakat Indonesia.

Kita mungkin sering melihat polisi lalu lintas yang

memberhentikan pengemudi mobil atau pun sepeda motor.

Mereka kemudian memeriksa kelengkapan surat-suratnya.

ambar 2.11

Semua pengguna jalan

wajib menaati peraturan

lalu lintas.

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Gambar 2.12

Polisi Lalu lintas akan

memberikan sanksi

bagi setiap orang yang

melanggar peraturan.

Jika lengkap, polisi akan membiarkan pengemudi tersebut

melanjutkan perjalanannya. Namun, jika surat-suratnya

ternyata tidak lengkap atau kendaraannya bermasalah,

polisi akan mencatatnya sebagai pelanggaran.

Sumber:

Tempo,

14 Agustus 2005

Kegiatan

Latihan Mandiri

Kerjakan pada buku tugasmu.

Buatlah tabel seperti ini pada buku tugasmu. Isilah titik-titik yang ada dengan bentuk-

bentuk peraturan yang sudah kamu pelajari pada bab sebelumnya. Mintalah petunjuk

guru untuk memudahkanmu mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, kumpulkan

hasilnya kepada gurumu.

No.

Jenis Peraturan

Mengatur Tentang

Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional

Setiap anak Indonesia harus mengikuti program

wajib belajar sembilan tahun.

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Setelah kita membahas peraturan pusat beserta

contohnya, kita akan membahas peratur

an daerah. Peraturan

daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga

berwenang yang ada di daerah, baik provinsi, kota maupun

kabupaten. Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan

di daerah, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), gubernur, bupati, dan walikota.

Gubernur adalah penanggung jawab peraturan

daerah di tingkat provinsi. Adapun di daerah (kota atau

kabupaten) tanggung jawab itu diemban oleh seorang

walikota atau bupati. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD

bersama gubernur,bupati, atau walikota. Di tingkat yang

lebih rendah, peraturan desa atau yang setingkat, dibuat

oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). Tata cara pembuatan peraturan desa atau yang

setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota

yang bersangkutan.

Setiap peraturan daerah tersebut harus mengacu

pada aturan hukum yang ada di atasnya. Aturan hukum

yang dimaksud adalah peraturan-peraturan pusat. Dalam

pembuatannya, peraturan daerah disesuaikan dengan

kebutuhan di daerah yang bersangkutan.

2. Contoh Peraturan Daerah

Berikut ini akan digambarkan contoh peraturan daerah.

Setiap daerah mempunyai peraturan daerah yang berbeda-

beda, bergantung pada keadaan daerah bersangkutan. Akan

tetapi, secara umum terdapat peraturan daerah yang isinya

hampir sama. Berikut adalah contohnya.

Di Bandung, terdapat peraturan daer

ah, seperti, Peraturan

Daerah No. 19 Tahun 1998 tentang Pajak Restoran,

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan,

dan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pajak

Reklame.

Di Kota Bandung, restoran cukup banyak menarik

wisatawan lokal, domestik, maupun asing. Oleh karena itu,

Belajarlah untuk

memahami peraturan

yang berlaku. Jika

kamu telah mengerti,

kamu tidak akan

merasa terpaksa

untuk mematuhi dan

melaksanakannya.

Pesan

Budi

Pekerti

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Pemerintah Kota Bandung memberlakukan pajak kepada

setiap restoran itu, baik dalam jumlah besar maupun kecil.

Pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19

Tahun 1998. Dengan diberlakukannya pajak restoran,

akan diperoleh suatu pendapatan bagi Pemerintah Kota

Bandung.

Sumber

www.virare.com

Gambar 2.13

Pemberlakuan pajak

restoran merupakan

kebijakan pemerintah

dalam meningkatkan

pendapatan daerah.

Kerjakan pada buku tugasmu.

Buatlah tabel seperti ini di buku tugasmu. Tuliskan berbagai peraturan daerah yang

berlaku di sekitar tempat tinggalmu. Sebutkan pula tujuan dari peraturan daerah

tersebut. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

No.

Peraturan Daerah

Tujuan

Latihan Bersama

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

Proses Pembuatan

Peraturan

Di negara kita, setidaknya terdapat dua bentuk

peraturan. Kedua peraturan

itu terbagi menjadi peraturan

pusat dan peraturan daerah. Peraturan daerah kabupaten

atau kota dan peraturan desa termasuk ke dalam peraturan

daerah. Pihak mana sajakah yang memiliki kewenangan

untuk membuat suatu peraturan? Perhatikan uraian tentang

pembuatan berbagai peraturan berikut.

Sumber

www.presidenri.go.id

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh kepala desa bersama Badan Perwakilan

Desa (BPD). Pemerintahan desa merupakan salah satu

bagian tidak terpisahkan dari pemerintah kabupaten atau

kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh

DPRD kota atau kabupaten setempat bersama bupati atau

walikota. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD

provinsi setempat bersama gubernur.

Peraturan pusat atau peraturan pemerintah dibuat

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan

presiden. Peraturan ini ditetapkan oleh presiden sebagai

kepala pemerintahan.

ambar 2.14

Rapat kabinet

diadakan sebelum

pemerintah

mengeluarkan sebuah

kebijakan umum.

Ciri-ciri pemerintahan

desa, yaitu:

1. dipimpin oleh kepala

desa;

2. jumlah penduduknya

lebih sedikit;

3. kepala desa bukan

pegawai negeri;

4. terdapat Badan

Perwakilan Desa

(BPD).

Wawasan

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Berikut ini contoh tata cara pembuatan peraturan

daerah (Perda) di tingkat kabupaten atau kota. Perhatikanlah

dengan cermat agar kamu memahaminya.

1. Membuat Rancangan Perda

Pada tingkat kabupaten atau kota, rancangan peraturan

daerah dibuat oleh eksekutif (bupati atau walikota)

dan legislatif (DPRD). Misalnya, bupati atau walikota

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

tentang kebersihan kepada DPRD. Begitu pun sebaliknya,

DPRD kabupaten atau kota dapat mengajukan rancangan

peraturan daerah.

2. Mengajukan Rancangan Perda

Rancangan peraturan daerah yang telah dibuat diaju-

kan untuk dibahas dan dikaji dalam sidang paripurna yang

dihadiri oleh bupati atau walikota dan DPRD.

3. Membahas Rancangan Perda

Pembahasan rancangan Perda dilakukan secara bersama-

sama oleh pemerintah (dinas yang berkepentingan) dan

komisi-komisi di DPRD dengan berasaskan musyawarah

mufakat. Akhir dari proses pembahasan rancangan ini

berupa naskah Perda (contohnya naskah peraturan Pemda

Kota Bandung tentang kebersihan).

4. Menetapkan Rancangan Perda

Apabila proses pembahasan telah selesai, dilakukan

penetapan rancangan Perda menjadi peraturan yang

berlaku di daerah yang bersangkutan. Penetapan ini

dilakukan dalam sidang terbuka oleh pemerintah daerah

bersama DPRD.

5. Mengesahkan Perda

Setelah ditetapkan, peraturan daerah ini ditandatangani

oleh kepala daerah (bupati atau walikota). Selanjutnya,

disebarluaskan ke lembaga terkait di daerah tersebut.

Agar kamu memperoleh kejelasan mengenai proses

pembuatan peraturan daerah, perhatikan bagan berikut.

Ayo

Berlatih

Diskusikan pertanyaan

berikut dengan teman

sebangkumu. Tahapan

mana yang paling

sulit dalam membuat

peraturan?

Ciri-ciri pemerintahan

kelurahan, yaitu:

1. dipimpin oleh lurah;

2. jumlah penduduk

kelurahan lebih

banyak dan maju;

3. lurah adalah pegawai

negeri sipil;

4. di kelurahan terdapat

Dewan Kelurahan.

Wawasan

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

Bupati atau walikota

bersama dinas yang terkait

membuat rancangan

peraturan daerah.

Bupati atau walikota

bersama DPRD bersidang

membahas rancangan

peraturan daerah.

Pengambilan Keputusan

oleh DPRD.

Rancangan peraturan daerah

disahkan menjadi peraturan

daerah yang ditandatangani

bupati/walikota.

DPRD membuat rancangan

peraturan daerah.

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Pelaksanaan Peraturan

Ada peribahasa menyatakan bahwa "di mana bumi

dipijak, di situ langit dijunjung." Artinya, kita harus bisa

menyesuaikan diri dengan lingkungan atau daerah tempat

kita berada. Setiap tempat atau lingkungan memiliki

peraturan masing-masing. Jika suatu peraturan dinyatakan

berlaku, mau tidak mau setiap orang harus tunduk pada

peraturan itu.

Setiap orang dengan sendirinya dapat memberi

penilaian kepada peraturan yang telah dibuat. Apakah

peraturan tersebut sudah sesuai dengan kebiasaan atau

adat yang berlaku dalam masyarakat? Apakah peraturan

tersebut mampu membela kepentingan masyarakat atau

tidak?

Peraturan yang ada harus bersifat adil. Artinya, peraturan

harus membela kepentingan semua pihak dalam masyarakat.

Peraturan tidak hanya digunakan untuk kepentingan satu

pihak tertentu.

Sumber

Tempo,

6 November 2005

Sudahkah semua masyarakat Indonesia mematuhi

peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun daerah? Jawabannya, belum.

Banyak masyarakat yang patuh, tetapi banyak pula yang

masih mengabaikannya. Jika ada masyarakat mengabaikan

setiap aturan, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak

akan tertib.

Ayo

Berlatih

Diskusikan dengan

teman sebangkumu

tentang peraturan

yang dibuat oleh

pemerintahan di

daerahmu untuk

kehidupan masyarakat

agar lebih tertib.

Gambar 2.15

Pelanggaran terhadap

peraturan lalu lintas

dapat mengancam

keselamatan jiwa.

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan

mengenai tata tertib pengendara motor. Setiap pengendara

sepeda motor harus menyalakan lampu di siang hari. Semua

itu agar mereka lebih berhati-hati dalam berkendaraan.

Selama ini, sudah banyak pengedara motor yang menjadi

korban kecelakaan. Dengan alasan itu pemerintah

menetapkan peraturan ini. Selain itu, demi keselamatan

para pengendara bermotor dan bagi masyarakat lainnya.

Jika sebuah peraturan itu adil dan dijalankan dengan baik,

hasilnya akan baik pula.

Namun, bagaimana kenyataannya? Tidak semua

pengendara motor bersedia menyalakan lampunya di siang

hari. Selain itu, masih banyak peraturan lalu lintas yang juga

sering dilanggar. Misalnya, banyak pengendara motor yang

tidak memakai helm atau pengendara mobil memarkirkan

kendaraannya di tempat yang tidak semestinya.

Sumber

www.maludong.com

Saat ini yang diharapkan dari setiap masyarakat

Indonesia adalah kesadaran dalam memahami setiap

peraturan, baik yang berhubungan langsung maupun

tidak langsung dengan dirinya. Untuk mencapai kesadaran

masyarakat tentang hukum, diperlukan penyuluhan guna

membangun kesadaran hukum masyarakat luas. Upaya

tersebut harus dilakukan pemerintah dan didukung

semua pihak yang mampu memberi dukungan.

Tidak hanya peraturan pusat yang masih sering

dilanggar. Peraturan daerah pun masih banyak yang

ambar 2.16

Parkir kendaraan

tidak pada tempatnya

merupakan tindak

pelanggaran yang

mengganggu kenyamanan

dan ketertiban umum.

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

diabaikan. Misalnya, setiap daerah memiliki peraturan

tentang tata ruang wilayah. Pemerintah daerah telah

membuat rencana tata ruang untuk dipatuhi oleh semua

lembaga dan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Tempat mana saja yang dapat digunakan untuk

permukiman, lahan pertanian, dan hutan-hutan lindung

biasanya telah ditentukan. Namun, ternyata banyak hutan

yang dijadikan ladang, sawah dijadikan perumahan, dan

lain sebagainya. Kasus seperti ini merupakan bentuk

pelanggaran peraturan.

Sumber

www.jawatengah.go. id

Pada akhirnya, peraturan harus ditegakkan. Lembaga

yang berwenang sebaiknya tidak ragu-ragu dalam

menindak para pelanggar peraturan. Hukum tidak boleh

pandang bulu.

Seseorang yang melakukan kesalahan, siapa pun

dirinya, tetap harus dihadapkan pada hukum yang berlaku.

Namun, sudahkah penegakan hukum di Indonesia berjalan

sebagaimana mestinya?

Kita dapat memeroleh jawabannya dengan melihat

berita-berita di media massa. Misalnya, tentang penye-

lesaian kasus-kasus tertentu melalui sidang pengadilan.

Perhatikanlah sidang kasus, seperti korupsi, kolusi, dan

praktik-praktik nepotisme. Ada kasus-kasus yang ter-

selesaikan, tetapi banyak pula kasus-kasus yang belum

berhasil ditangani.

ambar 2.17

Saat ini banyak

pemanfaatan lahan yang

tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku,

seperti pengalihan daerah

resapan air menjadi

perumahan.

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

Kegiatan

Latihan Mandiri

Kerjakan pada buku tugasmu.

Buatlah kotak teka-teki silang seperti ini di buku tugasmu. Jawablah teka-teki tersebut

berdasarkan keterangan yang terdapat di bawahnya. Mintalah petunjuk dari gurumu

untuk memudahkan kamu mengerjakan tugasnya. Kumpulkan hasilnya kepada

gurumu.

Mendatar

1. Pembuat Peraturan Pemerintah ....

6. Majelis Permusyawaratan Rakyat ....

Menurun

2. Presiden pertama Indonesia ....

3. Lembaga yang berwenang menyusun rancangan undang-undang ....

4. Peraturan pusat berlaku di seluruh ....

5. Peraturan berlaku untuk ....

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Peraturan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku umum,

dan tugasnya mengatur hal-hal yang umum pula. Peraturan dapat pula

diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dan tidak boleh dilakukan

oleh seseorang.

Hukum tertinggi yang menjadi hukum dasar dalam peraturan yang

berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia setiap aturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan

dengan aturan yang berada di atasnya.

Peraturan yang ada di negara

Indonesia terbagi atas peraturan pusat dan

peraturan daerah.

Ringkasan Bab 2

Kerjakan pada buku tugasmu.

Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas dua siswa perempuan dan dua siswa laki-

laki. Setiap kelompok bertugas mencatat peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya.

Manakah dari peraturan tersebut yang selalu dilaksanakan dan dilanggar? Berikan

alasan yang tepat. Setelah selesai, kumpulkan hasilnya kepada gurumu. Kemudian,

presentasikan oleh setiap kelompok secara bergiliran.

Peraturan Alasan

a. Peraturan yang sering dilanggar

.....................................

b. Peraturan yang selalu dilaksanakan

.....................................

c. Peraturan yang kurang tegas

.....................................

Latihan Bersama

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

Peraturan daerah dibuat berdasarkan kebutuhan dan kondisi alamiah

dan sosial di daerah masing-masing. Oleh karena itu, peraturan di setiap

daerah pasti berbeda-beda.

Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat.

Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh bupati/walikota bersama

DPRD kota atau kabupaten setempat.

Peraturan daerah provinsi

dibuat oleh DPRD provinsi setempat bersama

gubernur.

Pembuatan peraturan daerah dilakukan melalui tahap-tahap berikut, yaitu

membuat rancangan peraturan daerah, mengajukan rancangan peraturan

daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), membahas

rancangan peraturan atau undang-undang, menetapkan rancangan peraturan

daerah, dan mengesahkan rancangan peraturan daerah.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum harus ditingkatkan.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam hal tersebut, antara lain berupa

penyuluhan pendidikan hukum.

Kepatuhan terhadap peraturan hendaknya dilakukan dengan penuh

kesadaran. Bukan karena takut kepada petugas yang berwenang.

Kegiatan

Mengukur Kemampuan

Kepatuhan seseorang terhadap suatu peraturan,

sebaiknya dilandasi rasa kesadaran.

Kepatuhan terhadap aturan tidak boleh muncul karena terpaksa, atau takut pada para

penegak hukum. Setujukah kamu terhadap pernyataan itu? Tuliskan alasanmu pada

buku tugas. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah jawaban yang tepat.

c. presiden dan DPR

d. bupati atau walikota dan DPRD

setempat

6. Peraturan dibuat untuk ....

a. masyarakat

b. negara

c. pemerintah

d. warga asing

7. Lembaga yang berhak mengesahkan

Perda kabupaten/kota adalah ....

a. gubernur

b. bupati atau walikota

c. DPR

d. presiden

8. Peraturan desa dibuat untuk mengatur

penyelenggaraan ....

a. pemerintahan di desa

b. pemerintahan pusat

c. pemerintahan yang sah

d. pemerintahan kota

9. Mematuhi perintah orang tua adalah

salah satu contoh melaksanakan

peraturan di lingkungan ....

a. sekolah

b. masyarakat

c. keluarga

d. negara

10. Dasar hukum tertinggi di negara

Indonesia adalah ....

a. UUD 1945

b. undang-undang

c. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Daerah

1. Mengatur kehidupan masyarakat agar

menjadi lebih baik merupakan sebagian

dari tujuan ....

a. undang-undang

b. peraturan

c. ketetapan

d. UUD 1945

2. Di Indonesia, peraturan perundang-

undangan yang tertinggi adalah ....

a. undang-undang

b. UUD 1945

c. Ketetapan MPR

d. Peraturan Pemerintah

3. Setiap peraturan yang dibuat pasti

memiliki tujuan. Tujuan dibuatnya

sebuah peraturan adalah ....

a. untuk melindungi masyarakat dari

serangan musuh

b. untuk menjaga ketertiban masya-

rakat

c. agar semua masyarakat menjadi

tidak tertib

d. agar peraturan tersebut ditaati

4. Peraturan daerah wajib ditaati dan

dilaksanakan oleh ....

a. pemerintah pusat

b. masyarakat daerah tertentu

c. golongan tertentu saja

d. seluruh rakyat Indonesia

5. Lembaga yang berhak membuat

rancangan peraturan daerah kabupaten

atau kota adalah ....

a. presiden dan MPR

b. gubernur dan DPRD Provinsi

Evaluasi Bab 2

Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

C Jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan peraturan?

2. Apakah yang dimaksud dengan negara hukum?

3. Urutkan aturan perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi sampai dengan

yang terendah.

4. Tuliskan urutan pembuatan sebuah peraturan daerah.

5. Apa keuntungan yang diperoleh jika menaati peraturan yang telah dibuat?

B Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Peraturan pusat dibuat oleh ....

2. Peraturan daerah dibuat oleh ....

3. Tujuan dibuatnya peraturan adalah ....

4. Peraturan pusat berlaku untuk ....

5. Salah satu contoh peraturan pusat adalah ....

6. Salah satu contoh peraturan daerah adalah ....

7. Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya ....

8. Peraturan harus ditaati oleh ....

9. Salah satu contoh pelaksanaan peraturan di lingkungan sekolah adalah ....

10. Salah satu contoh pelaksanaan peraturan di lingkungan keluarga adalah ....

Ayo, Kerjakan

Apa yang seharusnya dilakukan para penegak hukum agar keadilan dapat ditegakkan

di Indonesia? Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam membantunya?

Tuliskan jawabanmu pada selembar kertas. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

1. Negara Indonesia terletak di antara

Benua Asia dan Benua Australia, serta

antara Samudra Pasifik dan Samudra

Hindia. Oleh karena itu, Indonesia

disebut sebagai ....

a. negara Samudra

. negara Benua

c. negara kepulauan

negara terbesar

2. Salah satu provinsi di Indonesia yang

telah memisahkan diri dan membentuk

negara baru adalah ....

a. Timor Timur

b. Papua

c. Riau

d. Nusa Tenggara Timur

3. Jumlah pulau keseluruhan yang dimiliki

negara Indonesia berjumlah ....

a. 5.500

b. 6.000

c. 15.000

d. 17.504

4. Pulau yang paling banyak penduduknya

di Indonesia adalah ....

a. Pulau Jawa

b. Pulau Sumatra

c. Pulau Kalimantan

d. Pulau Bali

5. Dalam Deklarasi Djuanda 1957, lebar

laut Indonesia ditentukan sebesar 12

mil. Batas wilayah laut tersebut dikenal

sebagai ....

a. laut luas

b. laut lepas

c. laut Teritorial

d. laut Nusantara

6. Negara Kesatuan Republik Indonesia

perlu membangun bangsa dan negara

agar bisa hidup ... dengan negara lain.

a. sejajar

b. bermusuhan

c. damai

d. tertinggal

7. Akibat adanya penjajahan yang telah

memaksa rakyat Indonesia untuk

melakukan kerja paksa adalah ....

a. rakyat menjadi kaya

b. rakyat menjadi sangat menderita

c. rakyat menjadi senang

d. rakyat menjadi makmur

8. Perbedaan agama, suku, adat, dan budaya

tidak menjadi halangan untuk menjalin

persatuan. Hal ini merupakan makna

dari ....

Kartika eka paksi

b. Hilang Satu Tumbuh Seribu

Bhinneka Tunggal Ika

d. bersatu kita teguh bercerai kita

runtuh

9. Tenggang rasa dalam pergaulan di

lingkungan masyarakat, bangsa, dan

negara dapat menciptakan ....

a. persahabatan yang seluas-luasnya

b. persahabatan yang terpaksa

c. permusuhan dan kebencian

d. mudah marah

10. Salah satu sikap kepahlawanan yang

perlu dimiliki oleh seorang pelajar

adalah ....

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilihlah jawaban yang tepat.

Evaluasi Semester 1

a. membantu orangtua dengan pamrih

b. rajin belajar setiap hari

c. tidak pernah mengerjakan tugas

d. mudah marah

11 Salah satu sikap seorang pelajar yang

mematuhi tata tertib adalah ....

a. memakai baju seragam merah

putih

b. membawa uang yang banyak

c. terlambat masuk kelas

d. malas belajar

12. Peraturan di sekolah harus dipatuhi agar

tercipta keadaan yang ....

a. ribut

b. kacau dan tidak tenang

c. tertib, aman, dan tenteram

d. sepi

13. Kesatuan manusia yang lahir karena

kesamaan kodrat disebut sebagai ....

a. masyarakat

b. rakyat

c. keluarga

d. negara

14. Berdasarkan urutan peraturan per-

undang-undangan yang berlaku di

Indonesia, peraturan yang menempati

posisi tertinggi adalah ....

a. peraturan presiden

b. peraturan pemerintah

c. Undang-Undang

d. UUD 1945

15. Salah satu peraturan yang berkenaan

dengan pelaksanaan pendidikan di

Indonesia adalah ....

a. UUD 1945

b. UU No. 14 Tahun 1992

c. UU No. 32 Tahun 2002

d. UU No. 20 Tahun 2003

16 Menurut peraturan lalu lintas yang

berlaku di Indonesia, pengendara yang

baik harus memiliki ....

a. Surat RT dan RW

b. KTP

c. SIM dan STNK

d. Akta Kelahiran

17. Setiap peraturan daerah dibuat oleh

pemerintah daerah bersama ....

a. MPR

b. DPRD

c. Presiden

d. DPR

18. Perilaku yang menunjukkan ketaatan

terhadap peraturan dalam kehidupan

bernegara adalah ....

a. menyerahkan pencuri kepada pihak

yang berwajib

b. menghakimi orang yang berbuat

salah

c. menangkap dan memukul pencuri

d. mencampuri persoalan orang lain

19. Peraturan sangat diperlukan oleh suatu

negara untuk menciptakan ....

a. perselisihan

b. negara kaya

c. ketertiban dan keamanan

d. keributan dan kebebasan

20. Kepedulian pemerintah dalam mengatasi

anak putus sekolah, antara lain di wujud-

kan dengan ....

a. pemberian beasiswa

b. membangun sekolah

c. menyumbang buku

d. menutup sekolah-sekolah

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas V

B Jawablah pertanyaan berikut.

1. Uraikan secara singkat mengapa negara Indonesia disebut sebagai Nusantara (Kepulauan

Antara)?

2. Tuliskan negara-negara dan pulau-pulau yang berbatasan dengan negara Indonesia.

3. Mengapa negara Indonesia bisa dijajah oleh bangsa lain selama tiga setengah abad?

4. Tuliskan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia.

5. Uraikan makna yang terkandung dalam sebuah kesatuan berbangsa dan bernegara.

6. Apa maksud dari pepatah yang mengatakan bahwa "bangsa yang besar adalah bangsa

yang menghargai jasa para pahlawannya"?

7. Apa saja yang bisa dilakukan oleh para siswa dalam mempererat rasa persatuan di

lingkungan sekolah?

8. Tuliskan cara-cara yang dapat dilakukan dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa

di lingkungan masyarakat?

9. Apa yang dimaksud dengan peraturan?

10. Tuliskan manfaat jika kita menaati semua peraturan yang berlaku, baik di rumah, di

sekolah, dan di masyarakat.

11. Urutkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari yang

tertinggi sampai terendah.

12. Uraikan perbedaan peraturan pusat dan per

aturan daerah beserta contohnya.

13. Uraikan kerugian yang akan didapatkan jika melanggar peraturan lalu lintas.

14. Uraikan proses pembuatan suatu peraturan daerah.

15. Tuliskan pendapatmu. Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu sudah menaati

semua peraturan yang berlaku? Berikan alasan yang tepat.